1.A).Sultan Hamid II, lahir dengan nama
Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif
Muhammad Alkadrie[1] (lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 –
meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun) adalah Perancang
Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila.[2]
B). Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad
Yunus Mokoginta atau biasa juga dikenal sebagai A.Y. Mokoginta (lahir di
Kotamobagu, 28 April 1921 – meninggal di Jakarta, 11 Januari 1984 pada umur 62
tahun) adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjadi salah satu
penandatangan Petisi 50. Ia berasal dari keluarga aristokrat di Bolaang
Mongondow. Pada tahun 1926 ia hijrah ke Jawa mengikuti ayahnya, Abraham Patra
Mokoginta, seorang Jogugu (Perdana Menteri) yang di asingkan oleh pemerintah
kolonial Belanda karena mendukung gerakan Serikat Islam di Kotamobagu.
C). Dr. Johannes Leimena (lahir di
Ambon, Maluku, 6 Maret 1905 – meninggal di Jakarta, 29 Maret 1977 pada umur 72
tahun) adalah salah satu pahlawan Indonesia. Ia merupakan tokoh politik yang
paling sering menjabat sebagai menteri kabinet Indonesia dan satu-satunya
Menteri Indonesia yang menjabat sebagai Menteri selama 21 tahun berturut-turut
tanpa terputus. Leimena masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda, sejak Kabinet
Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora II (1966), baik sebagai Menteri
Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Wakil Menteri Pertama maupun Menteri Sosial.
Selain itu Leimena juga menyandang pangkat Laksamana Madya (Tituler) di TNI-AL
ketika ia menjadi anggota dari KOTI (Komando Operasi Tertinggi) dalam rangka
Trikora
D). Alex Kawilarang, perintis Komando
Pasukan Khusus (Kopassus) itu adalah tentara tulen: jujur, pantang menyerah,
dan punya harga diri. Soal kejujuran Alex tak kenal kompromi. Ia pernah
menempeleng Soeharto karena merasa ditipu dengan laporan palsu. Soal dedikasi,
Alex telah teruji. Ia pernah menjadi
komandan penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI), dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Belakangan, ia protes pada Jakarta karena tentara daerah tak diperhatikan.
Karirnya menyusut sejak terlibat dalam Permesta.
E). Brigadir Jenderal TNI Ignatius
Slamet Rijadi (EYD: Ignatius Slamet Riyadi; lahir di Surakarta, 26 Juli 1927 –
meninggal di Ambon, 4 November 1950 pada umur 23 tahun) adalah seorang tentara
Indonesia. Rijadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, putra dari seorang tentara
dan penjual buah. "Dijual" pada pamannya dan sempat berganti nama
saat masih balita untuk menyembuhkan penyakitnya, Rijadi tumbuh besar di rumah
orangtuanya dan belajar di sekolah milik Belanda. Setelah Jepang menduduki
Hindia Belanda, Rijadi menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh
Jepang dan bekerja untuk mereka setelah lulus; ia meninggalkan tentara Jepang
menjelang akhir Perang Dunia II dan membantu mengobarkan perlawanan selama sisa
pendudukan.
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal
17 Agustus 1945, Rijadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa
perang kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Dimulai dengan kampanye gerilya, pada 1947 ia berperang dengan sengit melawan
Belanda di Ambarawa dan Semarang, bertanggung jawab atas Resimen 26. Selama
Agresi Militer I, Belanda mengambil alih kota tetapi berhasil direbut kembali
oleh Rijadi, dan kemudian mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun
1950, setelah berakhirnya revolusi, Rijadi dikirim ke Maluku untuk memerangi
Republik Maluku Selatan. Setelah operasi perlawanan selama beberapa bulan dan
berkelana melintasi Pulau Ambon, Rijadi gugur tertembak menjelang operasi
berakhir.
Sejak kematiannya, Rijadi telah menerima
banyak penghormatan. Sebuah jalan utama di Surakarta dinamakan menurut namanya,
begitu juga dengan fregat TNI AL, KRI Slamet Riyadi. Selain itu, Rijadi juga
dianugerahi beberapa tanda kehormatan secara anumerta pada tahun 1961, dan
ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 9 November 2007.
F). Operasi Guntur adalah operasi
militer untuk menumpas pemberontakan DI/TII Di jawa tengah yang dilakukan oleh
pasukan Banteng Raiders. akhirnya pada tahun 1954 Gerakan DI/TII di jawa tengah
dapat dituntaskan oleh pemerintah.
G). Operasi pemberantasan Permesta:
Operasi Saptamarga I di bawah pimpinan
Letnan Kolonel Soemarsono dengan daerah sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah.
Operasi Saptamarga II di bawah pimpinan Letnan
Kolonel Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.
Operasi Saptamarga III di bawah pimpinan
Letnan Kolonel Magenda dengan daerah sasaran kepulauan Sebelah utara Manado.
Operasio Saptamarga IV di bawah pimpinan
langsung Letnan Kolonel Rukmito Hendradiningrat dengan daerah sasaran Sulawesi
Utara.
Operasi Mena I di bawah pimpinan Letnan
Kolonel Pieters dengan daerah sasaran Jailolo; dan
Operasi
Mena II di bawah pimpinan Letnan Kolonel KKO Hunholz untuk merebut lapangan
udara Morotai di sebelah utara Halmahera.
H). Operasi Baratayudha merupakan
peristiwa perang besar di kurukhsetra yakni perang antara keluarga korawa dan
keluarga pandawa sedangkan didalam kitab baratayudha diartikan bahwa operasi
baratayudha adalah perselisihan antara Kerajaan Kediri dan Jenggala.
I).
Pada 17 April 1958, pemerintah Indonesia melalui Operasi 17 Agustus di
bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani menumpas gerakan Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Pemberontakan yang
kemudian dikenal dengan sebutan PRRI/Permesta itu terjadi di Sumatera Barat dan
Sulawesi Utara.Pemberontakan yang diinisiasi oleh para elit politik pusat itu
merupakan respons terhadap ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah
pusat. Sehingga para militer di dua daerah itu menyambut dengan membentuk
dewan-dewan pimpinan yang memutus dengan pemerintahan pusat.
J). Sebelumnya, Mochamad Jasin menjabat sebagai
Panglima Daerah Militer (Pangdam) VIII Brawijaya dari tahun 1967-1970. Sewaktu
menjabat Pangdam Iskandar Muda di Aceh pada tahun 1960-1963, Jasin berperanan
besar dalam menciptakan perdamaian antara Pemerintah RI dengan DI/TII di bawah
pimpinan Teungku Daud Beureu'eh.
K). Sedangkan untuk menumpas
pemberontakan Permesta dilancarkan operasi gabungan dengan nama Merdeka di
bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat, yang terdiri dari :
·
Operasi Saptamarga I dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah,
dipimpin oleh Letkol Sumarsono.
·
Operasi Saptamarga II dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan,
dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono.
·
Operasi Saptamarga III dengan sasaran Kepulauan Sebelah Utara Manado,
dipimpin oleh Letkol Magenda.
·
Operasi Saptamarga IV dengan sasaran Sulawesi Utara, dipimpin oleh
Letkol Rukminto Hendraningrat
L). Mr. Syafruddin Prawiranegara (Sunda:
ᮯᮖᮢᮥᮓ᮪ᮓᮤᮔ᮪ ᮕᮢᮝᮤᮛᮔᮨᮌᮛ, atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara; lahir di
Serang, Banten, 28 Februari 1911 – meninggal di Jakarta, 15 Februari 1989 pada
umur 77 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur Bank
Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai Ketua (setingkat
presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia menerima mandat dari
presiden Sukarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu
beribukota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat Agresi Militer Belanda
II pada tanggal 19 Desember 1948.[1][2][3] Ia kemudian menjadi Perdana Menteri
bagi kabinet tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di
Sumatera Tengah tahun 1958.
M). Allen Lawrence Pope adalah seorang
tentara bayaran yang ditugasi CIA dalam berbagai misi. Beberapa misinya
dilakukan di Asia Tenggara di antaranya saat pertempuran di Dien Bien Phu,
Vietnam dan pada saat pemberontakan PRRI/Permesta di Indonesia. Dia tertangkap
oleh TNI ketika usahanya mengebom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia dengan pesawat pembom B-26 Invader AUREV gagal dan akhirnya berhasil
ditembak jatuh. Diduga dia ditembak jatuh oleh P-51 Mustang milik Angkatan
Udara Republik Indonesia yang diterbangkan oleh Ignatius Dewanto namun
kesaksian lain mengatakan dia tertembak jatuh oleh tembakan gencar yang
dilakukan armada Angkatan Laut Republik Indonesia. Buku-buku yang menuliskan
sepak terjang CIA di berbagai kancah konflik tidak lupa menyebut-nyebut nama
Allen Pope.
Lawrence Allen Pope sendiri adalah
seorang pemuda putus kuliah di Universitas Florida, kelahiran Miami, Oktober
1928. Setelah berhenti kuliah, dia belajar terbang di Texas kemudian bekerja
sebagai ko-pilot pesawat angkut.
N). Nefo adalah lambang kelompok
negara-negara yang baru merdeka atau yang menentang imperialisme dan
kolonialisme, sosialisme, serta komunis.
Oldefo adalah lambang negara-negara yang
telah mapan dan melaksanakan imperialisme dan kolonialisme/kapitalisme dan
negara sedang berkembang yang cenderung pada imperialisme/kolonialisme. Dengan
demikian apapun bentuknya imperialisme dan kolonialisme harus dihapuskan
Ganefo->games new emerging forces .-.
(pesta olahraga untuk para nefo) ini sebenernya digunakan untuk menyatukan
kekuatan negara2 yg senasib dengan indonesia untuk melawan nekolim
Ganefo pertama di Indonesia berhasil
dilaksanakan, tetapi Ganefo kedua gagal, krn di mesir (ganefo kedua terjadi di
mesir) mengalami persoalan politik, dan diindonesia sendiri sudah terjadi
perubahan politik (inget kan ketika sukarno diturunkandan diganti oleh suharto
? sikap politik mereka berdua tidaklah sama) dan alasan engapa menggunakan
"Olahraga" untuk menyatukan kekuatan2 negara berkembang adalah krn
menurut sukarno olahraga dapat membangun bangsa dan karakternya
O). Manipol/USDEK merupakan akronim dari
Manifesto politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia[1] yang oleh Soekarno
dijadikan sebagai haluan negara Republik Indonesia, sehingga harus dijunjung
tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Diumpamakan juga
Manifesto Politik/USDEK bagaikan Quran dan Hadis shahih yang merupakan satu
kesatuan, maka Pancasila dan Manifesto Politik/USDEK pun merupakan satu
kesatuan yang sama.[
P). Peristiwa Kanigoro
Masih lekat di ingatan Masdoeqi
Moeslim peristiwa di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan
Kras, Kediri, pada 13 Januari 1965. Kala itu, jarum jam baru menunjukkan pukul
04.30. Ia dan 127 peserta pelatihan mental Pelajar Islam Indonesia sedang asyik
membaca Al-Quran dan bersiap untuk salat subuh. Tiba-tiba sekitar seribu
anggota PKI membawa berbagai senjata datang menyerbu. Sebagian massa PKI masuk
masjid, mengambil Al-Quran dan memasukkannya ke karung. "Selanjutnya
dilempar ke halaman masjid dan diinjak-injak," kata Masdoeqi saat ditemui
Tempo di rumahnya di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pekan lalu. Para
peserta pelatihan digiring dan dikumpulkan di depan masjid. "Saya melihat
semua panitia diikat dan ditempeli senjata," tutur Masdoeqi, yang kala itu
masuk kepanitiaan pelatihan. Dia menyaksikan massa PKI juga menyerang rumah
Kiai Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhar dan adik ipar pengasuh Pondok
Pesantren Lirboyo, Kiai Makhrus Aly. Ayah Gus Maksum itu diseret dan ditendang
ke luar rumah. Selanjutnya, massa PKI mengikat dan menggiring 98 orang,
termasuk Kiai Jauhari, ke markas kepolisian Kras dan menyerahkannya kepada
polisi. Menurut Masdoeqi, di sepanjang perjalanan, sekelompok anggota PKI itu
mencaci maki dan mengancam akan membunuh. Mereka mengatakan ingin menuntut
balas atas kematian kader PKI di Madiun dan Jombang yang tewas dibunuh anggota
NU sebulan sebelumnya. Akhir 1964, memang terjadi pembunuhan atas sejumlah
kader PKI di Madiun dan Jombang. "Utang Jombang dan Madiun dibayar di sini
saja," ujar Masdoeqi, menirukan teriakan salah satu anggota PKI yang
menggiringnya. Kejadian itu dikenal sebagai Tragedi Kanigoro pertama
kalinya PKI melakukan penyerangan besar-besaran di Kediri. Sebelumnya, meski
hubungan kelompok santri dan PKI tegang, tak pernah ada konflik terbuka.
Q) Pada tahun 1953
Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Utara merencanakan
untuk mencetak sawah percontohan
di bekas areal perkebunan tembakau di desa
Perdamaian, Tanjung Morawa. Akan tetapi
areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di antara mereka
terdapat beberapa imigran gelap Cina. Usaha pemerintah untuk
memindahkan para penggarap dengan memberi ganti rugi dan menyediakan lahan
pertanian, dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Oleh karena cara musyawarah gagal, maka pada tanggal 16
Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh
sepasukan polisi. Untuk
menggagalkan usaha pentraktoran, BTI mengerahkan massa yang sudah mereka
pengaruhi dari berbagai tempat di sekitar Tanjung Morawa. Mereka
bertindak brutal. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke atas, tetapi tidak
dihiraukan, bahkan mereka berusaha merebut senjata polisi. Dalam suasana kacau,
jatuh korban meninggal dan luka-luka.
R) Peristiwa
yang dikenal dengan "Peristiwa Bandar Betsy" merupakan aksi sepihak
PKI dan onderbouwnya untuk merebut kekuasaan yang sah. Aksi-aksi sepihak PKI
dan organ-organ resminya, mencapai klimaks pada tanggal 30 September 1965 dalam
bentuk kudeta berdarah. Tujuh jenderal TNI-AD di Jakarta dan beberapa lainnya
di berbagai daerah menjadi korban keganasan PKI. Sejumlah sejarahwan menyingkap
pertikaian sesama anak bangsa itu memakan korban tak kurang dari 300 ribu nyawa
di seluruh negeri. Belakangan, pemerintah Orde Baru menobatkan para jenderal
korban PKI itu sebagai 'Pahlawan Revolusi.' Sebagai kenangan kepada generasi
mendatang, tugu peringatan para pahlawan revolusi itu didirikan dengan biaya
yang tak kecil. Satu di antaranya adalah 'Tugu Sudjono.' Melihat keberadaan
monumen itu, Senin (13/8), diperkirakan miliaran rupiah uang negara mengucur,
saat proses pembangunan berlangsung. Terletak di lahan yang luasnya
diperkirakan 0,5 Ha, tugu Sudjono di awal pembangunannya terasa begitu
megah.
S). Peristiwa Indramayu (15-16 Oktober 1964) yang merupakan aksi pengeroyokan oleh
anggota PKI terhadap tujuh anggota polisi kehutanan di Indramayu.
T). Lembaga Kebudajaan Rakjat (EYD: Lembaga Kebudayaan Rakyat) atau dikenal dengan
akronim Lekra, merupakan organisasi kebudayaan sayap kiri di
Indonesia. Lekra didirikan atas inisiatif D.N. Aidit, Nyoto, M.S. Ashar, dan A.S. Dharta pada
tanggal 17 Agustus 1950, Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti
doktrin realisme sosialis. Semakin vokal terhadap anggota non-Lekra, kelompok lain
membentuk Manikebu (Manifesto
Kebudayaan), akhirnya mengarah ke Presiden Soekarno untuk melarang itu. Setelah
Gerakan 30 September, Lekra dilarang bersama dengan partai komunis.
U). Manifesto Kebudayaan atau dikenal dengan Manikebu adalah konsep
kebudayaan nasinal yang digagas oleh penyair dan pengarang pada tanggal 17
Agustus 1963. Manifestasi ini lahir untuk mengimbangi dan meredam dominasi
serta tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial. Aliran yang
diperaktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga kebudayaan Rakyat
(Lekra). Penggagas manifestasi ini adalah Wiratmo Soekito. serta ikut
juga dalam kegiataan ini Taufik Ismail, Arif Budiman dan Goenawan Muhammad. Diilhami
oleh semangat humanisme universal yang pertama kali dinyatakan lewat Surat
Kepercayaan Gelanggang, Manifesto ini menyerukan, antara lain, pentingnya
keterlibatan setiap sektor dalam perjuangan kebudayaan di Indonesia. Manifesto
itu sendiri tidak menjabarkan dengan terinci langkah-langkah apa yang perlu
diambil untuk memperjuangkan "martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia
di tengah masyarakat bangsa-bangsa". Sehingga bisa dikatakan butir-butir
yang disampaikan sebenarnya sama sekali tidak berlawanan dengan semangat yang
hidup pada zaman itu: keinginan "menyempurnakan kondisi hidup
manusia". Mungkin satu-satunya prinsip yang membedakan adalah penolakan
mereka terhadap hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan - posisi Sutan
Takdir Alisjahbana dalam "Polemik Kebudayaan pada tahun 1930-an.
Dengan demikian, posisi Lekra yang mendahulukan pemajuan kebudayaan rakyat demi
pembebasan kaum tertindas: buruh dan tani, dilihat sebagai upaya politisasi
gerak kebudayaan. Ini dianggap mengancam supremasi
prinsip-prinsip Estetika dan menjerumuskan karya seni pada
alat Propoganda Politik yang sarat dengan slogan-slogan verbal
belaka.
V). Angkatan Kelima adalah
unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan Partai Komunis Indonesia PKI. Angkatan Kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani
yang dipersenjatai.
Menurut kesaksian Sjam di jejaknya, pada pertengahan 1965, Biro
Khusus PKI di bawah Sjam telah cukup sukses menyusup ke militer, dan dalam
kontak yang teratur dengan ratusan petugas.[8] Situasi di Indonesia pada waktu
itu sangat tegang, dengan inflasi merajalela dan rumor dengan daftar kematian
yang disusun oleh komunis dan non-komunis. Dalam jangka sampai Hari Angkatan
Bersenjata pada 5 Oktober 1965, dengan sejumlah besar pasukan menuju ibukota,
banyak orang mengharapkan kudeta.[9] Pemimpin PKI D.N. Aidit meminta
Sjam untuk menggunakan kontak untuk mengetahui apakah rumor itu benar. Sjam
menyimpulkan bahwa mereka disana, dan memberitahu Aidit.[10] Pada malam tanggal 30 September
1965, kelompok yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September diculik dan
kemudian membunuh enam jenderal Angkatan Darat Indonesia. Keesokan paginya,
anggota bersenjata kelompok mengambil alih alun-alun di pusat Jakarta, dan
mengumumkan melalui radio nasional Indonesia bahwa mereka telah bertindak untuk
menggagalkan kudeta yang direncanakan oleh sekelompok jenderal Angkatan Darat.
Pada subuh keesokan harinya, Sjam, bersama dengan Presiden Sukarno, Wakil Komandan Angkatan Udara
Marsekal Omar Dani dan
pemimpin PKI D.N. Aidit dan semua pemimpin digerakkan ke Bandara Halim,
pinggiran Jakarta.[11] Roosa percaya bahwa bukan
bawahan Aidit, Sjam sebenarnya bertanggung jawab atas gerakan tersebut. Dia
memimpin setelah yakin dirinya diperlukan untuk mencegah kudeta militer, dan
telah membujuk para perwira yang setia kepadanya dan PKI untuk bergabung dengan
gerakan tersebut.[12] Setelah berjanji pada Aidit bahwa
rencana akan bekerja, Sjam bertekad untuk melanjutkan, meskipun berkekurangan
karena komunikasi dan perencanaan yang buruk. Bahkan setelah kegagalan untuk
menculik staf militer Nasution, pembunuhan yang tidak direncanakan dari para
jenderal yang diculik dan kegagalan untuk memperoleh restu dari Sukarno, Aidit
dan Sjam bersikeras tetap melanjutkan. Namun, setelah menjadi jelas bahwa
gerakan di Jakarta menjadi gagal total, Sjam dan Aidit memutuskan bahwa
pemimpin PKI harus terbang ke Jawa Tengah untuk melanjutkan perjuangan.[13] Sjam dibawa ke Jakarta, dan akhirnya ditangkap pada Maret
1967.[14]
Pada tahun 1956, Presiden Soekarno memanggil Soebandrio pulang
ke Jakarta untuk diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian
Luar Negeri, lalu menjadi Menteri Luar Negeri.
Berikutnya, pada tahun 1960, ia ditunjuk
sebagai Wakil
Perdana Menteri pada Kabinet Dwikora I dan sebagai Menteri
Hubungan Ekonomi Luar Negeri pada tahun 1962.
Ia merangkap ketiga jabatan tersebut sekaligus sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen hingga
tahun 1966. Selain itu, sebagai anggota dari Komando Operasi Tertinggidalam Operasi Dwikora dan Trikora, ia juga menyandang pangkat marsekal madya di TNI Angkatan Udara.
Pasca-Gerakan 30 September,
Soebandrio divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasadengan dakwaan
terlibat dalam gerakan tersebut meski tidak ada bukti nyata yang menunjukkan
pengetahuan atau keterlibatannya mengingat saat Gestapu meletus, Soebandrio
sedang berada di Sumatera.[1] Akan tetapi, vonis itu
selanjutnya dikurangi menjadi hukuman seumur hidup.
Pada tahun 1995, ia dibebaskan karena alasan kesehatan
hingga wafat pada tahun 2004.
Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, enam jenderal,
termasuk Ahmad Yani diculik
dari rumah mereka dan dibawa ke Pangkalan
Udara Halim Perdanakusuma. Sementara proses penculikan sedang
dieksekusi, sekelompok pasukan tak dikenal menduduki Monumen Nasional (Monas), Istana
Kepresidenan, Radio Republik
Indonesia (RRI), dan gedung telekomunikasi. Hari dimulai
seperti biasanya bagi Sarwo Edhie dan pasukan RPKAD yang sedang menghabiskan
pagi mereka di markas RPKAD di Cijantung,
Jakarta. Kemudian Kolonel Herman Sarens Sudiro tiba.
Sudiro mengumumkan bahwa ia membawa pesan dari markas Kostrad dan menginformasikan kepada Sarwo
Edhie tentang situasi di Jakarta. Sarwo Edhie juga diberitahu oleh Sudiro bahwa
Mayor Jenderal Soeharto yang
menjabat sebagai Panglima Kostrad diasumsikan
akan menjadi pimpinan Angkatan Darat. Setelah memberikan banyak pemikirannya,
Sarwo Edhie mengirim Sudiro kembali dengan pesan bahwa ia akan berpihak dengan
Soeharto.[2] Setelah Sudiro pergi, Sarwo Edhie
dikunjungi oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa. Sabur meminta Sarwo Edhie untuk
bergabung dengan Gerakan G30S. Sarwo Edhie mengatakan kepada Sabur dengan datar
bahwa ia akan memihak Soeharto.
Pada pukul 11:00 siang hari itu, Sarwo Edhie tiba di markas
Kostrad dan menerima perintah untuk merebut kembali gedung RRI dan
telekomunikasi pada pukul 06:00 petang (batas waktu dimana pasukan tak dikenal
diharapkan untuk menyerah). Ketika pukul 06:00 petang tiba, Sarwo Edhie
memerintahkan pasukannya untuk merebut kembali bangunan yang ditunjuk. Hal ini
dicapai tanpa banyak perlawanan, karena pasukan itu mundur ke Halim dan
bangunan diambil alih pada pukul 06:30 petang. Dengan situasi di Jakarta yang
aman, mata Soeharto ternyata tertuju ke Pangkalan Udara Halim. Pangkalan Udara
adalah tempat para Jenderal yang diculik dan dibawa ke basis Angkatan Udara
yang telah mendapat dukungan dari gerakan G30S. Soeharto kemudian memerintahkan
Sarwo Edhie untuk merebut kembali Pangkalan Udara. Memulai serangan mereka pada
pukul 2 dinihari pada 2 Oktober, Sarwo Edhie dan RPKAD mengambil alih Pangkalan
Udara pada pukul 06:00 pagi.
Pada 30 September 1965 di malam hari, Soekitman sedang menjalankan tugas
patroli. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan diikuti rentetan letusan senjata.
Ia bergegas menghampiri sumber suara dengan sepeda kumbangnya (hadiah bagi
polisi berprestasi) ke arah kediaman Jenderal DI Panjaitan. Namun,
sekelompok orang menghadang dan menculiknya. Agen Polisi Tingkat II Soekitman
ikut dibawa ke Lubang Buaya dan
menjadi salah satu saksi penculikan dan pembunuhan beberapa pemimpin TNI dalam
Peristiwa G30S/PKI.[2] Atas
jasa-jasanya, dia mendapatkan kenaikan pangkat dari AKP (Ajun Komisaris Polisi)
menjadi AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi).
AA). Arif Rahman Hakim (lahir
di Padang, Sumatera Barat, 24 Februari 1943 – meninggal
di Jakarta, 24 Februari 1966 pada
umur 23 tahun) adalah mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia yang meninggal karena ditembak
sewaktu berlangsungnya demonstrasi mahasiswa yang menuntut Tritura atas pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno pada tanggal 24 Februari1966.[1] Namun menurut Maulwi Saelan, penembak Arif Rahman Hakim
bukanlah salah satu prajurit Resimen Tjakrabirawa tetapi
beliau mendapat penjelasan dari anggota Polisi Militer Kodam
Jaya, tembakan itu berasal dari salah satu anggota Pom Dam yang
bertugas di garnizun ibu
kota. Dari informasi itu, dia berusaha mendapatkan visum Arif Rahman.
"Namun hingga Resimen Tjakrabirawa dibubarkan saya tak mendapat visum Arif
Rahman Hakim itu," kata Saelan. Penyelidikan mendalam juga tak pernah
dilakukan soal penembakan itu. Tak ada seorang pun divonis bersalah dalam kasus
penembakan Arif Rahman Hakim. Hanya nama Tjakrabirawa yang semakin terpuruk.Arif
lahir dari pasangan perantau Minangkabau, H. Syair dan Hakimah. Untuk
mengenang perjuangannya, namanya diabadikan menjadi nama ruas jalan di beberapa
kota di Indonesia. Di Universitas Indonesia, namanya diabadikan menjadi nama
masjid di Kampus Salemba dan nama salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.
AB). Ajun Inspektur Polisi Dua Anumerta Karel
Satsuit Tubun (lahir di Maluku Tenggara, 14 Oktober 1928 – meninggal di Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 36 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah
seorang korban Gerakan 30 September pada tahun 1965. Ia adalah pengawal dari J. Leimena. Ia dimakamkan
di TMP Kalibata, Jakarta. Dikarenakan dia adalah
korban Gerakan 30 September, maka dia diangkat menjadi seorang Pahlawan Revolusi. Karena
mengganggap para pimpinan Angkatan Darat sebagai
penghalang utama cita-citanya. Maka PKI merencanakan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan
terhadap sejumlah Perwira Angkatan Darat yang dianggap menghalangi
cita-citanya. Salah satu sasarannya adalah Jenderal A.H. Nasution yang
bertetangga dengan rumah Dr. J. Leimena. Gerakan itu
pun dimulai, ketika itu ia kebagian tugas jaga pagi. Maka, ia menyempatkan diri
untuk tidur. Para penculik pun datang, pertama-tama mereka menyekap para
pengawal rumah Dr. J. Leimena. Karena
mendengar suara gaduh maka K. Satsuit Tubun pun terbangun dengan membawa
senjata ia mencoba menembak para gerombolan PKI tersebut. Malang, gerombolan itu pun juga menembaknya.
Karena tidak seimbang K. Satsuit Tubun pun tewas seketika setelah peluru
penculik menembus tubuhnya.
2). Sebab RIS tidak bertahan lama
- karena persatuan dan kesatuan itu
berada di atas segalanya bagi bangsa Indonesia.
- Negara RIS
buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan
untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Gerakan
menuju pembentukan NKRI mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat.
Banyak Negara-negara bagian satu per satu menggabungkan diri dengan Negara
Republik Indonesia.
- Pada tanggal
10 Februari 1950 DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan
kekuasaannya pada RI. Tindakan semacam ini dengan cepat dilakukan oleh
Negara-negaa bagian lainnya yang cenderung untuk menghapuskan
Negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam RI. Pada akhir Maret
1950, hanya tersisa empat Negara bagian dalam RIS, yaitu Kalimantan Barat,
Sumatera Barat, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia. Pada akhir
April 1950, maka hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam RIS.
3). Kapan UUD 1950 diresmikan dan bagaimana bentuk pemerintahan
pada masa itu
Dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer.
4). Mengapa cabinet Sukiman dan Wilopo
mengalami kejatuhan
Kejatuhan
Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan
ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar
Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa
Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip
dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari
Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada
kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus
mengembalikan mandatnya kepada presiden.
Akibat
peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani
Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan
mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
5).
Kabinet yang melakukan persiapan dan pembentukan pemilu 1955, kabinet siapa
yang melakukan pemilu dana apa tujuan pemilu 1955
Kabinet
Wilopo ( yg melakukan persiapan dll)
Kabinet
Sostroamijoyo (yg melakukan pemilu)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955
dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante
(Lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap
konstitusi negara)
6). 4 partai besar pemenang pemilu 1955
1. Partai
Nasional Indonesia(PNI) dengan 119 suara
2.
Masyumi dengan 112 suara
3. NU
dengan 91 suara
4. PKI
dengan 80 suara
7).
Kondisi Ekonomi Indonesia buruk saat awal
§ Indonesia
yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada
pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
§ Sebagai
negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi
keuangan yang mantap.
§ Tingalan
pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah
buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru
Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
§ Kondisi
keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian
kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
§ Politik
keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan
pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
§ Belanda
masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan
pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang
ekonomi.
8). Pemberontakan yang dilakukan oleh sisa sisa belanda
Pembrontakan PKI Madiun, APRA, Andi Aziz, RMS(republic Maluku
selatan), PRRI, Permesta, G30s/pki
9). Apa yang dimaksud system ekonomi benteng? Siapa tokohnya
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem
ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia
untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan
pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo
(menteri perdagangan).
11). Apa tuntutan Raymond Westerling melakukan
pemberontakan APRA? Mengapa meluas ke Jakarta
namun untuk menghindari pengusutan lebih lanjut
serta kemungkinan tuntutan ke pangadilan militer,
10) Apa yang dimaksud RPLT dan MUNAP
Repelita atau Rencana Pembangunan Lima
Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. (RPLT)
·
Repelita I (1969–1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan
infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
·
Repelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di
pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
·
Repelita III (1979–1984) menekankan bidang industri padat karya
untuk meningkatkan ekspor.
·
Repelita IV (1984–1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja
baru dan industri.
·
Repelita V (1989–1994) menekankan bidang transportasi,
komunikasi dan pendidikan.
MUNAP
Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku
dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan
Daerah. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional).
12). Mengapa terjadi kekacauan di Sulawesi
Selatan menjelang pemberontakan Andi Aziz
Banyak terjadi konflik pada bulan april
1950,kekacauan yang terjadi ini dikarenakan adanya demonstrasi dari kelompok
masyarakat anti federal,mereka mendesak NIT untuk segara bergabung dengan
RI,sementara itu di sisi lain ada pihak yang mendukung adanya negara federal.
13). Latar belakang terjadinya pemberontakan
DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Pada tanggal 7 Agustus 1949 Sekarmadji Maridjan
Kartosoewirjo secara resmi menyatakan bahwa organisasi Negara Islam Indonesia
(NII) berdiri berlandaskan kanun azasi, dan pada tanggal 25 Januari 1949, ketika
pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah,
saat itulah terjadi kontak senjata yang pertama kali antara pasukan TNI dengan
pasukan DI/TII. Selama peperangan pasukan DI/TII ini di bantu oleh tentara
Belanda sehingga peperangan antara DI/TII dan TNI menjadi sangat sengit.
Hadirnya DI/TII ini mengakibatkan penderitaan penduduk Jawa Barat, karena
penduduk tersebut sering menerima terror dari pasukan DI/TII. Selain mengancam
para warga, para pasukan DI/TII juga merampas harta benda milik warga untuk
mencukupi kebutuhan hidup mereka.
Aceh
Sesaat setelah Kemerdekaan
Republik Indonesia di proklamasikan, di Aceh (Serambi Mekah) terjadi sebuah
konflik antara kelompok alim ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi
bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang di pimpin oleh Tengku Daud
Beureuh dengan kepala adat (Uleebalang). Konflik tersebut mengakibatkan perang
saudara antara kedua kelompok tersebut yang berlangsung sejak Desember 1945
sampai Februari 1946. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah RI
memberikan status Daerah Istimewa tingkat provinsi kepada Aceh, dan mengangkat
Tengku Daud Beureuh sebagai pemimpin/gubernur.
Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) yang terbentuk
pada bulan Agustus 1950. Pemerintahan Republik Indonesia mengadakan sebuah
sistem penyederhanaan administrasi pemerintahaan yang mengakibatkan beberapa
daerah di Indonesia mengalami penurunan status. Salah satu dari semua daerah
yang statusnya turun yaitu Aceh, yang tadinya menjabat sebagai Daerah Istimewa,
setelah operasi penyederhanaan tersebut di mulai, status Aceh pun berubah
menjadi daerah keresidenan yang di kuasai oleh provinsi Sumatera Utara.
Kejadiaan ini sangat mengecewakan seorang Daud Beureuh, dan akhirnya Daud Beureuh
membuat sebuah keputusan yang bulat untuk bergabung dengan organisasi Negara
Islam Indonesia (NII) yang di pimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.
Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Spetember 1953. Setelah Daud Beureuh
bergabung dengan NII, mereka melakukan sebuah operasi untuk menguasai kota-kota
yang berada di Aceh, selain itu mereka juga melakukan propaganda untuk
memperkeruh citra pemerintahan Republik Indonesia.
Pemberontakan yang di lakukan Daud Beureuh bersama angota NII yang di pimpin
oleh Sekarmadji akhirnya di atasi oleh pemerintah dengan cara menggunakan
kekuatan senjata dan operasi militer dari TNI. Setelah pemerintahan RI
melakukan operasi tersebut, maka kelompok DI/TII tersebut mulai terkikis dari
kota-kota yang di tempatinya. Tentara Nasional Indonesia-pun memberikan
pencerahan kepada penduduk setempat untuk menghindari kesalah pahaman dan
mengembalikan kepercayaan kepada pemerintahan Republik Indoneisa. Tanggal 17
sampai 28 Desember 1962, atas nama Prakasa Panglima Kodami Iskandar Muda,
kolonel M.Jasin mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, yang musyawarah
tersebut mendapat dukungan dari para tokoh masyarakat Aceh dan musyawarah yang
di lakukan tersebut berhasil memulihkan kemanana di Aceh.
Sulawesi
Selatan
selain pemberontakan
DI/TII di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan
DI/TII ini juga terjadi di Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh Kahar Muzakar,
organisasi yang sudah di dirikan sejak tahun 1951 tersebut baru bisa di
runtuhkan oleh pemerintah pada Tahun 1965. Untuk menumpas organisasi tersebut
di butuhkan banyak biaya, tenaga, dan waktu karena kondisi medan yang sangat
sulit. Meski demikian, para pemberontak DI/TII sangat menguasai area tersebut.
Selain itu, para pemberontak memanfaatkan rasa kesukuan yang berkembang di
kalangan masyarakat untuk melawan pemerintah dalam menumpas organisasi DI/TII
tersebut. Setelah pemerintahan Republik Indonesia mengadakan operasi penumpasan
DI/TII bersama anggota Tentara Republik Indonesia. Barulah seorang Kahar
Muzakar tertangkap dan di tembak oleh pasukan TNI pada tanggal 3 Februari 1965.
Pada akhirnya TNI mampu menghalau seluruh pemberontakan yang terjadi pada saat
itu. Karena seperti yang kita ketahui Indonesia terbentuk dari berbagai suku dengan
beragam kebudayaannya dan UUD 45 yang melindungi beberapa kepercayaan sehingga
tidak mungkin untuk menjadikan salah satu hukum agama di jadikan hukum negara.
14). Bunyi ultimatum Kol
Ahmad Husein? Apa tanggapan pemerintah pusat? Siapa tokoh yg ditunjuk sebagai
presiden PRRI?
-Isi ultimatum Ahmad
Husein
1. Agar Presiden
membubarkan Kabinet Juanda dalam tempo 5 x 24 jam.
2. Agar Presiden menunjuk Mohammad Hatta dan
Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pembentuk kabinetbaru.
3. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka
Dewan Banteng akan memutuskan hubungan dengan Pemerintah dan bebas dari
ketaatan terhadap Kepala Negara.
- Pemerintah pusat
menjawab ultimatum itu dengan perintah pemecatan dengan tidak hormat atas
Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel Zulkifli Lubis dan Letnan
Kolonel Ahmad Husein. Perintah pemecatan itu diikuti dengan perintah
penangkapan. Tanggal 12 Februari 1958 KSAD mengeluarkan keputusan membekukan
Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST) yang selanjutnya menempatkannya
langsung di bawah perintah KSAD Jenderal Nasution.
15). Tokoh yang memimpin operasi merdeka untuk menumpas
permesta
LETKOL RUKMINTO HENDRANINGRAT
16). Tugas konstituante setelah dilantik 10-11-1956
Menggarap dan membentuk UUD baru untuk
menggantikan UUD semetara
17). Aktifitas politik luar negeri pemerintah
RI pada masa demokrasi terpimpin
Condong blok komunis, Merebut Irian Barat,
Asian Games Jakarta 1962, OLDEFO DAN NEFO, GANEFO, CONEFO
18). Mengapa presiden sukarno membubarkan DPR
hasil pemilu 1955
Dikarenakan konstituante gagal dalam membuat
UUD yg baru,,dan alasan mngapa DPR dibubarkan karena DPR pada saat itu tdak
mnyetujui RAPBN presiden soekarno,,sehingga beliau membubarkannya serta membuat
DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong
19). Mengapa Indonesia keluar dari PBB
1. MALAYSIA
DITERIMA MENJADI ANGGOTA PBB
Bukan
tanpa sebab Indonesia menentang penerimaan Malaysia sebagai anggota tidak tetap
dalam PBB. Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, menyatakan bahwa Indonesia
keluar dari PBB setelah Malaysia diterima di dalam PBB. Pasalnya,
pada saat itu Malaysia dianggap sebagai negara boneka bentukan Inggris.
2. CAMPUR TANGAN NEGARA
KAPITASLIS DALAM PBB
Selain
itu, penyebab Indonesia keluar dari PBB adalah campur tangan negara-negara kapitalis yang terlalu
besar di dalam organisasi tersebut. Hal ini tentu sangat berbanding dengan
sikap Republik Indonesia yang selalu memperjuangkan harkat dan martabat
negaranya sendiri.
3. KETIDAKADILAN DI
DALAM PBB
Di
setiap lembaga yang berada di bawah naungan PBB, posisi-posisi penting selalu
diberikan kepada negara-negara barat. Misalnya, pada saat itu Badan Bantuan
Teknik dipimpin oleh wakil dari Inggris dan Bantuan Dana Khusus dipimpin oleh
wakil yang berasal dari Amerika Serikat. Sementara perwakilan dari
negara-negara Asia sangat jarang mendapatkan posisi penting dalam satu lembaga
bentukan PBB.
4. MARKAS PBB DI
AMERIKA
Pada
saat itu, Amerika Serikat sedang melakukan perang dingin dengan Uni Soviet. Ir. Soerkanopernah
melayangkan kritik mengenai hal tersebut, di mana tidak sepatutnya markas PBB
berada di negara pelaku perang dingin. Bahkan, Ir. Soekarno sempat mengusulkan
untuk memindah markas PBB di Jenewa, Swiss, atau di negara Asia atau Afrika
lainnya.
20). Mengapa system ekonomi terpimpin gagal memperbaiki
ekonomi Indonesia pada orde lama
Adapun sebab-sebab pokok
kegagalan ekonomi terpimpin yang berlandaskan Dekon adalah :
1. Penanganan masalah
ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol.
2. Tidak adanya ukuran
yang obyektif di dalam menilai sesuatu usaha atau hasil orang.
21). Mengapa penanganan hokum terhadap pemberontakan PKI
Madiun belum di tuntaskan setalah pemberontakan
dapat ditumpas?
22). Siapa tokoh yang
berjasa membesarkan PKI
MUSSO, AMIR SYARIFUDIN, DN
AIDIT, M H LUKMAN, LUKMAN NYOTO
